Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi di Semarang, Hadiri Deklarasi Dukungan hingga Sorakan Penyuluh Pertanian

KOALISI ALUMNI DIPONEGORO DUKUNG JOKOWI - MARUF AMIN

Start Slideshow10 Photos

SEMARANG, KOMPAS.com - Sejumlah alumni Universitas Diponegoro (Undip) yang tergabung dalam Koalisi Alumni Diponegoro memadati gedung PPI di kawasan Kota Lama, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019).

Mereka menghadiri deklarasi dukungan terhadap calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi, yang juga hadir di tempat tersebut.

Selain alumni Undip, hadir pula alumni perguruan tinggi negeri dan swasta lain di Jawa Tengah.

Jokowi disambut para alumni yang membeludak hingga sisi luar gedung. Mereka berebut untuk bisa bersalaman hingga berswafoto dengan capres idola mereka.

Seusai menghadiri acara ini, Jokowi langsung bertolak ke GOR Jatidiri untuk menghadiri acara silaturahmi dan pertemuan dengan Tenaga Pegawai Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (TPHL-TBPP)

Dalam kesempatan itu, Jokowi bicara blak-blakan mengenai nasib penyuluh pertanian yang menuntut diangkat menjadi PNS. Namun, blak-blakan Jokowi tersebut justru membuatnya sempat disoraki oleh para penyuluh pertanian yang hadir.

Awalnya, dalam acara itu Ketua TPHL-TBPP Gunadi menyampaikan tuntutan kepada Jokowi agar mereka yang berjumlah 17.000 orang bisa diangkat menjadi PNS.

Setelah itu, giliran Jokowi yang bicara di atas podium. Jokowi mengaku baru tahu mengenai tuntutan penyuluh pertanian untuk diangkat sebagai PNS.

Saat itulah sebagian penyuluh pertanian yang hadir kompak menyoraki Jokowi. Suasana sempat riuh untuk beberapa saat. Setelah sorakan mereda, Jokowi melanjutkan pidatonya.

Jokowi menyadari peran penyuluh pertanian sangat diperlukan. Sampai saat ini, pemerintah bahkan masih kekurangan penyuluh pertanian lapangan sebanyak 40.000 orang.

Namun, Jokowi kembali mengingatkan untuk mengangkat para penyuluh pertanian sebagai PNS memerlukan payung hukum. Payung hukum ini bisa lewat Peraturan Presiden, Keputusan Presiden.

Kendati demikian, Jokowi akan melihat terlebih dahulu apakah undang-undangnya memungkinkan atau tidak.

"Saya ngomong blak-blakan lho ya. Saya enggak pengin ngomong manis-manis di depan Bapak Ibu sekalian. Setelah saya buka nanti undang-undangnya tidak memungkinkan, kan sulit," kata dia.

Jokowi berjanji pada Senin (4/2/2019) besok ia akan memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membicarakan masalah ini. Ia menargetkan, pada Rabu sudah bisa memberi kejelasan terkait nasib para penyuluh pertanian.

Sumber: TRIBUN JATENG, KOMPAS.com

Editor Dino Oktaviano